Medan, kedantv.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Senin (30/12/2024). Aksi ini dilakukan untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Massa aksi memulai demonstrasi dengan orasi di depan Gedung DPRD Sumut sambil membentangkan spanduk bertuliskan, “Pajak Dinaikan, Koruptor Dimaafkan dan Pejabat Dimewahkan.” Tak lama kemudian, mereka menerobos gerbang dan menduduki Ruang Rapat Paripurna yang saat itu kosong.
Koordinator aksi, Khairul Fahmi, menegaskan bahwa mereka menyegel Gedung DPRD Sumut sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Hari ini DPRD Sumut kami segel. Kami minta pemerintah melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat,” ujar Khairul Fahmi.
Selama aksi, Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Al Farisi, sempat menemui para demonstran. Namun, massa menolak berdiskusi dengannya dan menuntut agar seluruh fraksi DPRD hadir.
“Tak ada juga fraksi yang menghadirkan semua anggota fraksi. Kami ingin semua anggota fraksi menemui kami. Mereka adalah perwakilan rakyat, tak seharusnya mereka abai dengan penderitaan rakyat,” ujar Khairul Fahmi.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Dalam wawancara langsung, Khairul Fahmi, yang juga Presiden Mahasiswa salah satu universitas di Sumatera Utara, menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:
1. Batalkan Kenaikan PPN 12%
“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegas Khairul.
2. Pengkajian Ulang yang Transparan
Mahasiswa meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang kebijakan pajak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Kami meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang berkeadilan,” ujarnya.
3. Perppu untuk Membatalkan Implementasi PPN
Mereka juga menekankan pentingnya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan implementasi PPN 12%. “Perppu harus diterbitkan agar ada kajian menyeluruh yang berpihak pada rakyat,” lanjutnya.
4. Optimalisasi Pajak dari Sektor Belum Tergarap
Aliansi ini menginginkan pemerintah memaksimalkan penerimaan negara dari sektor yang belum tergarap, alih-alih membebani rakyat kecil. “Pemerintah harus fokus pada langkah-langkah progresif untuk optimalisasi pajak dari sektor yang selama ini belum tergarap, bukan dengan membebani rakyat kecil,” katanya.
Siap Bermalam Hingga Tuntutan Dipenuhi
Khairul Fahmi menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para mahasiswa akan bermalam di Gedung DPRD Sumut.
“Kawan-kawan sudah sepakat, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan bermalam di sini dan terus berjuang hingga menang,” pungkasnya.